 |
| Pemberangkatkan 300 peserta Angkutan Lebaran Gratis 2026 di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang pada Kamis (26/3/2026) |
JOMBANG, Saksimata.my.id - Pemerintah Kabupaten Jombang memberangkatkan 300 peserta arus balik Lebaran gratis 2026 menuju Jakarta, di tengah sorotan efektivitas program dalam menjangkau kebutuhan masyarakat luas dan dampaknya terhadap pengurangan kemacetan serta risiko kecelakaan.
Pelepasan dilakukan di halaman Dinas Perhubungan setempat oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, bersama jajaran pejabat daerah dan perwakilan instansi terkait. Program ini diklaim sebagai bentuk pelayanan publik untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat pasca Lebaran.
Sebanyak enam armada bus disiapkan dengan kapasitas masing-masing 50 penumpang, seluruhnya menuju Terminal Pulo Gebang, Jakarta, melalui jalur tol dengan estimasi perjalanan 12 hingga 13 jam. Namun, jumlah armada yang terbatas memunculkan pertanyaan terkait daya jangkau program dibandingkan tingginya mobilitas pemudik setiap tahunnya.
Pemerintah daerah menyebut seluruh armada telah melalui uji kelayakan atau ramp check. Meski demikian, pengawasan berkelanjutan selama perjalanan serta kesiapan mitigasi risiko di jalan tol tetap menjadi aspek krusial yang jarang dipublikasikan secara terbuka.
Selain transportasi gratis, peserta juga mendapatkan fasilitas konsumsi serta paket oleh-oleh setibanya di tujuan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pelayanan tambahan, namun memunculkan evaluasi terkait prioritas anggaran antara fasilitas pendukung dan perluasan jumlah penerima manfaat.
Kepala Dinas Perhubungan Jombang, Sugianto, menyebut program ini merupakan tahap awal untuk pengembangan layanan transportasi publik yang lebih luas. Namun, realisasi di lapangan masih terbatas pada rute tertentu dan jumlah peserta yang relatif kecil.
Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah lain disebut telah dilakukan. Meski demikian, integrasi kebijakan lintas daerah dalam program mudik-balik gratis masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses.
Program ini juga diklaim sebagai upaya menekan penggunaan sepeda motor jarak jauh yang berisiko tinggi. Namun tanpa peningkatan signifikan dalam kapasitas dan frekuensi layanan, dampaknya terhadap penurunan angka kecelakaan masih perlu diuji secara data.
Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis dengan harapan program ini dapat terus dikembangkan. Di sisi lain, transparansi evaluasi dan pengukuran dampak menjadi faktor kunci untuk memastikan program tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
(Red)
