 |
| Ilustrasi kenaikan gaji guru |
JAKARTA, Saksimata - Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun honorer atau non-ASN mulai tahun depan. Namun pemerintah diminta untuk berhati-hati.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, dirinya menyambut baik keputusan kenaikan gaji guru ini karena untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.
Terlebih guru juga merupakan ujung tombak pendidikan anak Indonesia yang selama ini hak-haknya kurang diperhatikan pemerintah.
"Kebijakan ini oke ya, dalam konteks adanya aliran uang yang jatuh langsung ke masyarakat," ujarnya dalam media briefing di Kantor LBH Jakarta, Jumat (29/Rinciannya
Namun demikian, menurutnya, kebijakan populis semacam ini membutukan anggaran yang besar. Sementara kondisi fiskal Indonesia saat ini sangat terbatas.
Belum lagi adanya program-program prioritas lain yang juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit seperti program makan bergizi gratis.
"Kebijakan populis ini biasanya berisiko kalau tidak dilakukan dengan hati-hati. Karena tentu saja butuh anggaran fiskal yang besar. Nah persoalannya, anggaran fiskal kita sempit," ucapnya.
Terbatasnya ruang fiskal ini diakibatkan oleh pemerintahan terdahulu yang tidak menggunakan anggaran negara secara efisien untuk proyek-proyek besar yang pada akhirnya tidak dilanjutkan pembangunannya.
"Saya enggak bilang ini adalah dosa pemerintahan masa lalu, tapi kalau kita boleh jujur, menyempitnya ruang fiskal hari ini juga semata-mata karena inefisiensi yang luar biasa proyek IKN, banyak infrastruktur yang mangkrak, PSN yang juga mangkrak," ungkapnya.
Dia melanjutkan, karena keterbatasan fiskal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya mengambil jalan pintas untuk menambah penerimaan negara, salah satunya dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).
Sementara pada April 2022, pemerintah telah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Lalu selang tiga tahun kemudian, tepatnya Januari 2025, pemerintah akan kembali menaikkan PPN menjadi 12 persen.
"Di Indonesia alasan menaikkan PPN karena kebutuhan anggarannya besar karena menyempitnya ruang fiskal akibat membiayai janji politik," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan menaikkan gaji guru mulai tahun 2025 saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis (28/11/2024).
"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," ujar Prabowo.
Disebutkan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN.
Prabowo merinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN atau honorer yang telah mengikuti sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).
"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta," jelas Prabowo.
Ada sebanyak 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 620 pendidik tersertifikasi dibandingkan tahun 2024.
Dengan adanya kenaikan gaji guru ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.(Red)