PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JakPro Ngesti Wibawa (Jiwa) menggelar rapat kerja pada 15 Februari 2026 dengan fokus konsolidasi internal dan penyusunan program kerja strategis. Agenda ini ditegaskan sebagai langkah memperkuat profesionalisme, integritas, dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat.
Direktur LBH Jiwa, Abdur Rohim, menyatakan raker tahun ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum mempertegas arah advokasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
“Raker ini dirancang agar LBH Jiwa tampil profesional, berwibawa, namun tetap memiliki semangat pengabdian hukum yang kuat. Fokus utamanya adalah penegakan keadilan dengan visi strategis yang nyata,” ujarnya.
Menurutnya, profesionalisme dan integritas menjadi fondasi utama lembaga dalam memberikan bantuan hukum tanpa diskriminasi. LBH Jiwa berkomitmen memastikan setiap warga negara memperoleh hak hukumnya secara utuh, terutama di tengah kompleksitas persoalan hukum yang kian berkembang.
Dari sudut pandang kelembagaan, modernisasi layanan menjadi prioritas. Penguatan transparansi, inovasi pelayanan, hingga perluasan akses bantuan hukum di sektor pemerintahan maupun swasta dinilai penting agar lembaga tidak tertinggal menghadapi dinamika sosial dan hukum.
Selain itu, pembentukan struktur internal dan jaringan paralegal telah dilakukan guna memperkuat manajemen perkara dan komunikasi publik. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperluas jangkauan advokasi.
“Secara struktural sudah terbentuk tim internal dan paralegal. Ini penting agar manajemen perkantoran, penanganan perkara, serta komunikasi publik berjalan profesional dan berdampak sosial nyata,” kata Abdur Rohim.
Sementara itu, Ketua LSM Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro), Badrus Seman, menilai raker tersebut menjadi sinyal penguatan advokasi hukum di daerah. Ia menekankan pentingnya keberadaan lembaga bantuan hukum yang independen dan berintegritas, khususnya bagi kelompok rentan yang kerap kesulitan mengakses keadilan.
“Raker ini menjadi momentum memperkuat komitmen penegakan hukum yang berintegritas. Kami berharap LBH Jiwa benar-benar hadir membela hak konstitusional masyarakat tanpa pandang latar belakang sosial,” ujarnya.
Dari perspektif masyarakat sipil, sinergi antara LBH, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan dinilai krusial agar pelayanan hukum semakin efektif dan berdampak luas. Dengan penguatan internal dan program kerja baru, LBH Jiwa diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam penegakan hukum yang adil di Kabupaten Probolinggo. (Tim)
