 |
| Pemkab Tulungagung menggelar halal bi halal bersama para ASN. Mereka saling bersalaman usai mengikuti apel di halaman Kantor Pemkab Tulungagung |
TULUNGAGUNG, Saksimata.my.id - Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan dorongan kerja maksimal kepada aparatur sipil negara (ASN) di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran perbaikan jalan yang mencapai ratusan miliar rupiah dan kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan.
Dalam agenda halal bihalal usai apel di halaman Kantor Pemkab, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo meminta seluruh ASN mengesampingkan ego sektoral demi menyukseskan program prioritas, terutama perbaikan jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Pemerintah daerah mengakui kerusakan jalan terjadi hampir merata di wilayah Tulungagung, bahkan disebut sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya. Pernyataan ini sekaligus membuka pertanyaan terkait kesinambungan pengelolaan infrastruktur dan efektivitas pemeliharaan selama ini.
Untuk tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp320 miliar guna memperbaiki jalan rusak. Namun hingga menjelang Lebaran, realisasi perbaikan baru mencapai sekitar 15 persen, memunculkan sorotan terhadap kecepatan pelaksanaan proyek di lapangan.
Sisa pekerjaan yang mencapai sekitar 85 persen ditargetkan rampung setelah Lebaran. Target ambisius ini dinilai berisiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dan kesiapan teknis, mengingat proyek infrastruktur kerap menghadapi kendala kualitas dan keterlambatan.
Bupati juga meminta masyarakat ikut mengawasi proses pengerjaan proyek. Langkah ini menunjukkan adanya kebutuhan kontrol publik terhadap kinerja kontraktor, sekaligus indikasi kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan dalam proyek bernilai besar tersebut.
Penekanan pada profesionalitas kontraktor dan pelaporan cepat jika terjadi masalah menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya menghindari persoalan hukum di kemudian hari, yang kerap muncul dalam proyek infrastruktur berskala besar.
Di sisi lain, Pemkab Tulungagung menyatakan komitmen untuk selaras dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, efektivitas implementasi di tingkat daerah tetap menjadi faktor penentu apakah program tersebut benar-benar berdampak pada perbaikan layanan publik.
(Red)
