 |
| Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong sinkronisasi ketat penyusunan RKPD Kabupaten Magetan 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 5,23 persen, di tengah sorotan terhadap kesiapan daerah menghadapi tekanan ekonomi global dan efektivitas perencanaan pembangunan. |
MAGETAN, Saksimata.my.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong sinkronisasi ketat penyusunan RKPD Kabupaten Magetan 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 5,23 persen, di tengah sorotan terhadap kesiapan daerah menghadapi tekanan ekonomi global dan efektivitas perencanaan pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Endy Alim Abdi Nusa yang mewakili Baperida Jatim dalam forum Musrenbang di Pendapa Surya Graha. Ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar program pembangunan tidak berjalan parsial dan minim dampak.
Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target ambisius yang harus dicapai Magetan, mulai dari pertumbuhan ekonomi 4,69 hingga 5,23 persen, penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 7,39–8,24 persen, serta pengendalian pengangguran terbuka di angka 2,74–3,5 persen. Target ini dinilai menuntut konsistensi kebijakan dan realisasi program yang tepat sasaran.
Di tingkat nasional, arah pembangunan 2027 berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas berbasis investasi dan industri dengan target pertumbuhan hingga 7,5 persen. Namun, kesenjangan antara target nasional dan kapasitas daerah menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijembatani melalui kebijakan konkret.
Jawa Timur sendiri diposisikan sebagai wilayah strategis dalam pembangunan nasional, dengan fokus pada kawasan metropolitan, industri, dan pendidikan. Namun, distribusi manfaat pembangunan ke daerah seperti Magetan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terjawab.
Pemerintah provinsi menilai Magetan memiliki modal sosial yang cukup kuat, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia dan penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tekanan eksternal.
Ancaman global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, disebut berpotensi memukul sektor industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Kondisi ini menuntut kesiapan daerah dalam melakukan adaptasi kebijakan dan efisiensi anggaran.
Sejumlah sektor prioritas diminta menjadi perhatian serius, mulai dari pemenuhan layanan dasar seperti air minum dan sanitasi, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi. Selain itu, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta investasi industri juga menjadi fokus utama.
Di bidang sosial, percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dinilai masih membutuhkan akselerasi signifikan. Tanpa intervensi yang terukur dan berkelanjutan, target pembangunan berisiko tidak tercapai secara optimal.
Forum Musrenbang ini menjadi titik krusial untuk menguji apakah perencanaan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat, atau sekadar memenuhi target administratif tanpa dampak nyata di lapangan.
(Red)
