FKPS Konsolidasikan OPD Hadapi Penilaian LiNGKAR 2026

Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) menggelar rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi penilaian LiNGKAR (Lingkungan Karakter Sehat) tahun 2026.

PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) menggelar rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi penilaian LiNGKAR (Lingkungan Karakter Sehat) tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ayo Rene Cafe, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Jumat (13/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, di antaranya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Heri Mulyadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Saniwar, Direktur RSUD Waluyo Jati dr. Yessi Rahmawati, perwakilan Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

Agenda pertemuan tidak hanya membahas kesiapan Kabupaten Probolinggo mengikuti penilaian LiNGKAR yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tetapi juga mengevaluasi capaian program FKPS selama satu tahun terakhir.

Ketua FKPS dr. Syahrudi menegaskan bahwa keberhasilan program Kabupaten/Kota Sehat sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor antara forum masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi intensif dengan OPD menjadi langkah strategis untuk memastikan berbagai program kesehatan lingkungan berjalan terarah dan memenuhi indikator penilaian LiNGKAR.

“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin memperkuat kolaborasi antara FKPS dan OPD agar program Kabupaten/Kota Sehat dapat berjalan lebih optimal, termasuk dalam menghadapi penilaian LiNGKAR tahun 2026,” ujar Syahrudi.

Ia menjelaskan, penilaian LiNGKAR merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap tata kelola program Kabupaten/Kota Sehat sekaligus upaya menjaga kualitas daerah yang telah meraih penghargaan Swasti Saba.

Selain itu, FKPS juga menyoroti penguatan program kesehatan lingkungan berbasis masyarakat, salah satunya melalui Gerakan Bersama SIGAP STBM Jatim (Sanitarian Inspiratif Gerakan Aktif Perubahan).

Program tersebut menempatkan tenaga sanitarian sebagai penggerak perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

Syahrudi menilai peran sanitarian sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran sanitasi masyarakat, terutama dalam mendorong desa mencapai status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

“Sanitarian memiliki peran penting sebagai role model di masyarakat. Ketika petugas kesehatan mampu memberikan contoh perilaku sanitasi yang baik, maka peluang desa untuk mencapai status ODF juga semakin besar,” katanya.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, FKPS berharap Kabupaten Probolinggo mampu mempertahankan kualitas lingkungan sehat sekaligus meraih hasil maksimal dalam penilaian LiNGKAR serta program Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2026. (Fahrul Mozza)