Koperasi Merah Putih, Strategi Dongkrak Ekonomi Desa Terancam

PANEL BARUS - Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Panel Barus.

KLATEN, Saksimata.my.id - Desa-desa strategis yang menjadi pemasok pangan dan bahan baku industri justru menghadapi ironi kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, dari 23,85 juta penduduk miskin di Indonesia, 12,58 juta tinggal di desa, menunjukkan sekitar 60 persen kemiskinan terkonsentrasi di wilayah pedesaan.

Fenomena ini membuat intervensi negara untuk mengangkat perekonomian desa tidak efektif, karena sistem tengkulakisme atau Serakahnomic tetap mendominasi. Masyarakat desa bergantung pada rentenir untuk modal kerja, sementara harga komoditas anjlok saat panen akibat penguasaan kartel.

Presiden Prabowo Subianto menilai akar masalah kemiskinan desa belum tersentuh. Untuk itu, pemerintah meluncurkan Program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Februari 2025, dengan tiga sasaran strategis: mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian pangan, dan memangkas rantai distribusi agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

Program KDKMP diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan mencakup enam lini usaha: toko sembako, unit simpan-pinjam, pergudangan hasil panen, transportasi logistik, klinik kesehatan, dan gerai apotek. Selain mendorong kemandirian ekonomi desa, program ini juga dirancang untuk menahan arus urbanisasi kaum muda yang kini mencapai 56 persen dari total penduduk desa.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 membentuk Satuan Tugas KDKMP, dengan gubernur sebagai ketua tingkat provinsi dan bupati/wali kota sebagai ketua tingkat kabupaten/kota. Dalam waktu sekitar empat bulan, seluruh struktur KDKMP terbentuk, dan pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo meresmikan KDKMP di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Program ini dianggap krusial untuk memutus siklus kemiskinan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan akses modal dan layanan dasar, termasuk kesehatan dan pangan, dapat dinikmati secara merata. (Red)