 |
| Bank Jatim Cabang Kraksaan menggelar kegiatan gathering bersama bendahara gaji Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di aula Rumah Makan Kebon Pring, Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Selasa (21/4/2026). Agenda ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi sekaligus perluasan layanan kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Bank Jatim Cabang Kraksaan menggelar kegiatan gathering bersama bendahara gaji Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di aula Rumah Makan Kebon Pring, Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Selasa (21/4/2026). Agenda ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi sekaligus perluasan layanan kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kegiatan bertema “Let’s Connect and Collaborate With Bank Jatim Cabang Kraksaan” tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, jajaran pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan, serta para bendahara gaji OPD. Selain forum silaturahmi, acara juga dimanfaatkan untuk sosialisasi produk kredit dan aktivasi layanan digital JConnect versi terbaru.
Dalam forum tersebut, pihak Bank Jatim menegaskan posisi strategis bendahara gaji sebagai mitra utama dalam pengelolaan payroll dan administrasi kredit ASN. Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan Siska Dian Permatasari menyebut, kontribusi bendahara tidak hanya sebatas penyaluran gaji, tetapi juga berperan dalam kelancaran proses pengajuan pinjaman berbasis potongan penghasilan.
Namun demikian, pola kerja sama yang memungkinkan akses kredit dengan agunan Surat Keputusan (SK) bagi ASN turut menjadi sorotan, terutama terkait potensi ketergantungan pembiayaan berbasis gaji. Bank Jatim mengakui skema tersebut telah diperluas tidak hanya pada OPD, tetapi juga lembaga pendidikan dan sektor swasta yang memiliki kerja sama payroll.
“Setiap pegawai yang payroll-nya dikelola Bank Jatim otomatis memiliki akses fasilitas kredit dengan jaminan SK,” ujar Siska.
Bank Jatim menawarkan beragam produk, mulai kredit konsumtif seperti multiguna, kendaraan, hingga kepemilikan rumah, serta kredit produktif untuk usaha. Skema cicilan bahkan dapat disesuaikan hingga masa pensiun, dengan mempertimbangkan pendapatan pasca kerja.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menekankan pentingnya profesionalisme bendahara gaji dalam mengelola administrasi keuangan ASN, termasuk pemotongan angsuran kredit. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan data berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.
“Pemahaman terhadap mekanisme kredit dan sistem pemotongan gaji menjadi krusial agar tidak terjadi kesalahan administrasi,” tegasnya.
Ugas juga menyoroti bahwa kemudahan akses kredit bagi ASN harus tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian. Menurutnya, fasilitas tersebut memang dapat meningkatkan kesejahteraan, namun berisiko jika tidak dikelola secara bijak.
Ia meminta bendahara gaji memastikan ketelitian, transparansi, serta menjaga sinkronisasi data dengan pihak bank guna menghindari potensi selisih administrasi. Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan perbankan dinilai menjadi kunci menjaga integritas sistem keuangan ASN.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi antara bendahara dan pihak bank, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap praktik pengelolaan kredit berbasis payroll di lingkungan Pemkab Probolinggo.
(Red)
