MAKASSAR, Saksimata.my.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025).
Tito mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar menghadirkan layanan terpadu, termasuk gerai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya, kehadiran gerai ini memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi datang ke berbagai kantor dinas.
Ia berharap seluruh daerah yang memiliki MPP dapat menambahkan layanan serupa, sekaligus mendorong pemerintah daerah lain segera membangun MPP. “Proses yang cepat akan menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” tegas Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah kini membebaskan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini diharapkan memperluas akses MBR untuk memiliki rumah layak huni. “Tadi kami sudah lihat langsung, layanan itu benar-benar gratis untuk MBR,” ujarnya.
Usai meninjau MPP, Mendagri dan Menteri PKP mengunjungi lima rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, yang akan direnovasi melalui program Kementerian PKP dengan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sumber:
(Puspen Kemendagri/Red)
