 |
| Ilustrasi |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id – Polemik Homestay Hadi’s di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, kian memanas. Usai razia Satpol PP yang menemukan pasangan tak resmi, pengelola penginapan dipanggil untuk klarifikasi. Namun pemilik tidak hadir dan hanya diwakili pihak pengelola.
Pemanggilan dilakukan pada Jumat (9/1). Dalam klarifikasi tersebut, pengelola berdalih tidak mengetahui status hubungan tamu karena selama ini hanya meminta satu kartu identitas.
“Pengelola mengaku tidak tahu tamu tersebut bukan pasangan sah. Ke depan mereka berkomitmen menolak tamu jika diketahui bukan suami-istri,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Probolinggo, Asep Suprapto Lelono, Selasa (13/1).
Asep menegaskan, keresahan warga tidak hanya soal pasangan tak resmi. Aktivitas di homestay juga kerap memicu keributan dan dinilai mengganggu lingkungan sekitar.
“Warga mengeluhkan adanya janji temu pasangan di depan rumah warga. Ini dianggap tidak pantas dan berdampak buruk bagi psikologis serta moral anak-anak,” jelasnya.
Anggota Satpol PP Kota Probolinggo, Nur Rahmad, mengungkapkan bahwa penginapan tersebut sejatinya telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan warga sejak Desember 2009 yang diperbarui Januari 2012.
Dalam MoU tersebut, pemilik homestay menyatakan siap mematuhi norma lingkungan, menerima razia rutin, serta bersedia dicabut izinnya jika melanggar kesepakatan.
“Karena kini dianggap kembali melanggar, warga menagih komitmen agar penginapan ditutup,” ujar Nur Rahmad.
Seperti diberitakan, pada Minggu (4/1) lalu, Satpol PP melakukan razia di Homestay Hadi’s. Dari empat kamar, petugas mendapati tiga pasangan tidak resmi dan satu perempuan. Temuan itu memicu protes warga yang mendesak pencabutan izin operasional.
Persoalan ini kini bergulir ke tingkat legislatif. Komisi I DPRD Kota Probolinggo telah menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD, Senin (12/1). Hasilnya, DPRD mendorong Pemkot Probolinggo untuk meninjau ulang izin Homestay Hadi’s.(Red)
