Target Nol Kematian, Paiton Hadapi Kekurangan Tenaga - Saksimata

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

27/02/2026

Target Nol Kematian, Paiton Hadapi Kekurangan Tenaga

 




PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo melakukan pembinaan khusus di Puskesmas Paiton, Kamis (26/2/2026), dengan menekankan target ambisius nol kematian ibu dan bayi. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan program prioritas nasional kesehatan yang berlanjut pada periode 2025–2029, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah tantangan struktural mulai dari tingginya risiko kehamilan hingga keterbatasan tenaga kesehatan.

Program prioritas tersebut bertumpu pada lima pilar utama, yakni penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), percepatan penanggulangan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, pengendalian tuberkulosis (TBC), serta penanganan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes.

Pembinaan dipimpin Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo bersama jajaran kepala bidang terkait. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa seluruh tenaga kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan layanan maternal dan neonatal.

“Kami berharap tidak ada kematian ibu dan bayi di wilayah kerja Puskesmas Paiton. Layanan kesehatan prioritas harus terus ditingkatkan dan seluruh tenaga kesehatan harus bersinergi,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, upaya tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pelaksanaan teknis di lapangan mengacu pada Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang mengatur kewenangan bidan dalam pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi, dan kesehatan reproduksi.

Dalam pembinaan tersebut, Dinkes juga menekankan fungsi bidan desa tidak hanya sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu, edukasi kesehatan, sistem rujukan, serta pencatatan dan pelaporan kesehatan berbasis wilayah.

Namun, data yang dipaparkan Puskesmas Paiton menunjukkan realitas yang perlu mendapat perhatian serius. Dari total 411 ibu hamil di wilayah kerja, sebanyak 208 masuk kategori risiko tinggi. Selain itu, 50 ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis (KEK), 60 lainnya menderita anemia, dan hanya sebagian yang telah memperoleh intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Kepala Puskesmas Paiton Duwi Purwadji mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan pelayanan.

“Banyak masukan dan arahan yang menjadi penyemangat kami untuk berbenah dan evaluasi demi kemajuan pelayanan,” katanya.

Dari perspektif tenaga kesehatan, tingginya angka kehamilan risiko dan persoalan gizi tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial ekonomi, pola konsumsi masyarakat, serta keterlambatan pemeriksaan kehamilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi medis saja tidak cukup tanpa dukungan lintas sektor, termasuk edukasi dan perlindungan sosial.

Sementara itu, dari sudut pandang tata kelola layanan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan mendesak. Puskesmas Paiton akan kehilangan satu bidan tahun ini dan dua lainnya dijadwalkan pensiun pada 2027, yang berpotensi memperlebar rasio tenaga kesehatan dengan jumlah sasaran layanan.

“Untuk itu kami berharap ada kebijakan penambahan tenaga bidan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujar Duwi.

Pengamat kesehatan masyarakat menilai, target nol kematian ibu dan bayi hanya dapat tercapai jika dibarengi penguatan sistem rujukan, distribusi tenaga medis yang proporsional, serta monitoring berbasis data risiko secara berkala. Tanpa itu, target berpotensi menjadi slogan administratif tanpa dampak signifikan pada penurunan AKI dan AKB.

Pembinaan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga kesiapan fasilitas layanan dasar, ketersediaan tenaga, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sejak awal kehamilan. (Ma'at S)

Post Top Ad