PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Penguatan ekosistem pengasuhan anak yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo bersama Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) mulai diuji melalui workshop lintas sektor pada 26–27 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong integrasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, namun sekaligus memunculkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi di lapangan.
Workshop yang digelar di ruang PRIC Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo tersebut melibatkan sejumlah instansi, antara lain Disdikdaya, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Tim Penggerak PKK, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Puskesmas Sukapura, pengawas SD dan TK, Korwil Bidang Dikdaya Kecamatan Sukapura, kader posyandu, serta kepala sekolah.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono menyatakan, program ini merupakan pengembangan dari pendekatan pedagogi kelas rangkap (multi-grade) yang sebelumnya diterapkan di wilayah terpencil dan kini diperluas menjadi model multi-layanan.
“Pendekatan ini bukan sekadar strategi pembelajaran di kelas, tetapi menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Secara konseptual, model tersebut menghubungkan pendidikan dasar dengan layanan kesehatan, gizi, perlindungan anak, serta penguatan peran keluarga melalui kelas parenting. Pemerintah daerah menilai integrasi ini penting untuk menjawab kesenjangan akses layanan tumbuh kembang anak di wilayah pegunungan seperti Sukapura.
Namun dari sudut pandang praktisi pendidikan, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan kesinambungan program. Sejumlah kepala sekolah yang hadir menyoroti perlunya panduan teknis yang lebih operasional agar program tidak berhenti pada tataran pelatihan.
“Konsepnya sudah baik, tapi sekolah membutuhkan dukungan nyata seperti modul, pendampingan rutin, dan evaluasi berkelanjutan,” ungkap salah satu peserta forum diskusi.
Policy Adviser INOVASI Jakarta, Nurman Siagian, mengakui masih terdapat celah dalam kesiapan peserta didik, terutama karena banyak anak masuk sekolah dasar tanpa melalui pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Masih banyak anak yang masuk kelas rangkap tanpa pernah mengikuti PAUD. Padahal fondasi literasi dan numerasi idealnya dibangun sejak usia dini,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada beban guru kelas awal yang harus mengejar ketertinggalan dasar belajar siswa. Karena itu, model PAUD–SD Satu Atap diusulkan sebagai solusi integratif, meski saat ini masih dalam tahap uji coba (piloting).
Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban negara memastikan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak.
Program ini juga dikaitkan dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagaimana diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta berbagai regulasi turunan yang mendorong integrasi layanan dasar bagi anak usia dini.
Di sisi lain, pengamat layanan sosial daerah menilai keberhasilan program lintas sektor sangat bergantung pada sinkronisasi anggaran dan indikator kinerja antar organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa itu, kolaborasi berpotensi menjadi seremonial tanpa dampak terukur.
“Harmonisasi perencanaan dan penganggaran menjadi kunci. Jika tidak, masing-masing instansi berjalan sendiri meski membawa label kolaborasi,” ujarnya.
Hary Tjahjono menegaskan, hasil Forum Multistakeholders Pendidikan Agustus 2025 telah menghasilkan sejumlah langkah strategis, mulai dari review petunjuk teknis PAUD–SD Satu Atap, pengembangan modul pembelajaran multigrade, hingga pelaksanaan program satu tahun pra-SD di TK-SD Satu Atap SDN Sapikerep 3 dan SDN Sariwani 2 Kecamatan Sukapura.
“Kita memahami bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi sebuah keniscayaan,” katanya.
Ke depan, pemerintah daerah berencana memperluas program parenting sebagai bagian dari penguatan multi-layanan. Evaluasi terhadap dampak program akan menjadi tolok ukur apakah pendekatan integratif ini benar-benar mampu meningkatkan kesiapan belajar anak sekaligus kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, atau justru menjadi proyek kolaborasi yang sulit berkelanjutan tanpa dukungan sistem yang kuat. (Fahrul Mozza)
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.