 |
| Penjabat (Pj) Kepala Desa Bulupandak Kecamatan Gading, Abdussalam, resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Camat Gading Erwin Yulianto di Pendopo Kecamatan Gading, Senin (30/3/2026), di tengah sorotan terhadap tantangan tata kelola dan keterbatasan anggaran desa. |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Penjabat (Pj) Kepala Desa Bulupandak Kecamatan Gading, Abdussalam, resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Camat Gading Erwin Yulianto di Pendopo Kecamatan Gading, Senin (30/3/2026), di tengah sorotan terhadap tantangan tata kelola dan keterbatasan anggaran desa.
Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 400.10.2/159/426.32/2026 tentang pengangkatan Pj Kepala Desa Bulupandak tertanggal 30 Maret 2026, yang menjadi dasar legal pergantian kepemimpinan sementara di tingkat desa.
Sejumlah unsur Forkopimka Gading, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa turut hadir dalam prosesi yang ditandai pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, serta serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya.
Dalam arahannya, Camat Gading menegaskan bahwa posisi Pj Kepala Desa tidak sekadar administratif, tetapi memikul tanggung jawab strategis setara kepala desa definitif, termasuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kesinambungan pembangunan.
“Tanggung jawabnya besar, terutama dalam membangun sinergi lintas elemen, mulai dari perangkat desa, BPD, hingga tokoh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pendamping desa dan Forkopimka, guna mencegah potensi gangguan tata kelola serta menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Pernyataan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa koordinasi lintas sektor masih menjadi titik rawan yang perlu diperkuat dalam praktik pemerintahan desa.
Di sisi lain, Abdussalam secara terbuka mengakui tantangan utama yang dihadapi ke depan adalah keterbatasan anggaran di tengah tingginya kebutuhan pembangunan, khususnya sektor infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Tantangan terbesar adalah pemangkasan anggaran, sementara kebutuhan pembangunan masih banyak,” ungkapnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan, namun dengan penyesuaian berbasis prioritas dan efisiensi, serta membuka ruang evaluasi terhadap program yang dinilai kurang efektif.
Abdussalam juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak dapat ditopang oleh pemerintah desa semata, melainkan membutuhkan dukungan aktif masyarakat serta transparansi dalam pengambilan kebijakan.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus terkoordinasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan ini menjadi titik awal bagi kepemimpinan baru yang dihadapkan pada tuntutan percepatan pembangunan sekaligus tekanan efisiensi anggaran, yang berpotensi menguji kapasitas manajerial dan integritas pemerintahan desa ke depan. (Ma'at S)
