 |
| Pemerintah Kota Probolinggo mendorong penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai motor pembangunan tingkat kelurahan. Hal ini disampaikan Wali Kota Probolinggo H. Aminuddin saat menghadiri pembinaan LKK Kelurahan Jrebeng Kidul di kediaman Ketua Pokmas Salju, Taufik Hidayat, Jalan Kyai Ilyas, Kecamatan Wonoasih, Kamis (16/6/2026) |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Pemerintah Kota Probolinggo mendorong penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai motor pembangunan tingkat kelurahan. Hal ini disampaikan Wali Kota Probolinggo H. Aminuddin saat menghadiri pembinaan LKK Kelurahan Jrebeng Kidul di kediaman Ketua Pokmas Salju, Taufik Hidayat, Jalan Kyai Ilyas, Kecamatan Wonoasih, Kamis (16/6/2026).
Kegiatan bertema sinergitas LKK dan pemerintahan kelurahan dalam mendukung implementasi program Bersolek Kota Probolinggo itu dihadiri Wakil Wali Kota Buchori, unsur LKK seperti PKK, RT, RW, LPM, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya kekompakan seluruh elemen dalam menghadapi sejumlah program pembangunan yang segera dijalankan.
Wali Kota Aminuddin menyebut LKK sebagai garda terdepan dan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan. Ia bahkan menargetkan Kelurahan Jrebeng Kidul menjadi percontohan dalam penguatan ekonomi lokal dan kemandirian sosial.
Namun, dorongan ambisius tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesiapan riil LKK di lapangan. Kapasitas sumber daya manusia, konsistensi koordinasi antar-lembaga, hingga keberlanjutan program dinilai masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab.
Selain itu, ajakan untuk menggali potensi ekonomi melalui program Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, dan pengembangan wisata lokal dinilai membutuhkan dukungan teknis dan pendampingan yang terukur. Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan, implementasi program berpotensi tidak merata.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Kecamatan Wonoasih, Lurah Jrebeng Kidul, serta narasumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Eka Fujiyanti. Meski demikian, belum terlihat paparan konkret terkait indikator keberhasilan program maupun skema pengawasan yang akan diterapkan.
Ketua Pokmas Salju, Taufik Hidayat, menyatakan pihaknya mendapat pemahaman baru terkait berbagai program pemerintah, termasuk koperasi Merah Putih. Ia menilai peran LKK bukan sekadar struktural, melainkan bagian dari gerakan bersama membangun kota.
Pemerintah Kota Probolinggo berharap partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, mulai dari ekonomi mikro hingga pengelolaan lingkungan. Namun tanpa kesiapan teknis, penguatan kapasitas, dan pengawasan independen, dorongan menjadikan LKK sebagai motor pembangunan berisiko berhenti pada tataran wacana.(Fahrul Mozza)
