SURABAYA, Saksimata.my.id - Praktek Mandiri Bidan (PMB) Rahmawati di Kecamatan Pajarakan mencuri perhatian setelah dinobatkan sebagai pelayanan KB terbaik kategori besar untuk metode kontrasepsi IUD. Penghargaan yang diklaim sebagai bentuk apresiasi atas kinerja layanan ini diberikan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-74 dan International Day of the Midwife (IDM) 2025, namun di balik itu muncul pertanyaan soal validitas capaian dan distribusi layanan di lapangan.
Capaian tersebut dikaitkan dengan program pelayanan KB serentak yang diklaim mencatat rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan 57.936 akseptor IUD. Angka ini disebut sebagai indikator tingginya partisipasi masyarakat, meski belum dijelaskan secara rinci metode verifikasi data maupun sebaran peserta yang terlibat dalam program tersebut.
Penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN diterima oleh Plt Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Dian Rachmawati dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat, bersama Plt Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Sukamto. Penyerahan ini menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi belum menjawab persoalan dampak langsung terhadap kualitas layanan di tingkat akar rumput.
Agenda penyerahan berlangsung dalam Rakorda Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Hotel Wyndham Surabaya. Forum ini mengusung tema transformasi menuju Indonesia Emas 2045, namun belum terlihat adanya paparan terbuka terkait evaluasi kritis atas efektivitas program KB, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menyebutnya sebagai pemicu peningkatan penggunaan alat kontrasepsi. Meski demikian, pernyataan tersebut belum disertai data komparatif sebelum dan sesudah program berjalan, sehingga sulit mengukur dampak riil terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.
Lebih lanjut, A’at menekankan pentingnya kesadaran masyarakat menjadi akseptor mandiri. Namun, di lapangan masih ditemukan ketergantungan pada program bantuan pemerintah serta minimnya edukasi berkelanjutan, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program KB itu sendiri.
Ia juga menyebut keberhasilan ini sebagai bagian dari penguatan program keluarga berencana berkelanjutan. Pernyataan ini memunculkan kebutuhan akan transparansi lebih dalam terkait kualitas layanan, kesiapan tenaga kesehatan, serta pengawasan terhadap prosedur pemasangan IUD yang aman dan sesuai standar medis.
Dengan capaian ini, PMB Rahmawati diharapkan menjadi contoh bagi fasilitas kesehatan lain. Namun, tanpa pengawasan ketat dan keterbukaan data, penghargaan semacam ini berisiko hanya menjadi simbol prestise tanpa memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
