Pendidikan di Rutan Disorot, Efektivitas Program Dipertanyakan - Saksimata

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

15/04/2026

Pendidikan di Rutan Disorot, Efektivitas Program Dipertanyakan

 

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kraksaan resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi warga binaan, Selasa (15/4/2026).


PROBOLINGGO, Sasimata.my.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kraksaan resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi warga binaan, Selasa (15/4/2026).

Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala Rutan Kraksaan Galih Setiyo Nugroho dan Kepala Disdikdaya Hary Tjahjono. Namun, implementasi program ini memunculkan pertanyaan terkait kesiapan teknis dan efektivitas pelaksanaannya di lingkungan rutan.

Program pendidikan kesetaraan ini diklaim sebagai langkah strategis untuk menjamin hak pendidikan warga binaan. Meski demikian, belum ada penjelasan rinci terkait kurikulum, tenaga pengajar, serta mekanisme evaluasi hasil belajar di dalam sistem pembinaan tertutup seperti rutan.

Galih Setiyo Nugroho menyatakan bahwa pembinaan di rutan tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Pernyataan ini menegaskan adanya pergeseran pendekatan pembinaan, meski efektivitasnya masih perlu diuji dalam praktik.

“Program ini bentuk komitmen kami untuk memenuhi hak pendidikan warga binaan agar mereka tetap memiliki peluang masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Hary Tjahjono menegaskan dukungan penuh dari Disdikdaya terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut pendidikan sebagai hak fundamental seluruh warga negara tanpa pengecualian, termasuk mereka yang tengah menjalani masa pidana.

“Kami mendukung penuh program ini sebagai bagian dari proses pembinaan. Pendidikan harus tetap berjalan,” katanya.

Meski demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi krusial, mengingat potensi kendala seperti keterbatasan fasilitas, keamanan, serta konsistensi kehadiran peserta didik di dalam rutan.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri warga binaan. Namun, tanpa sistem evaluasi yang transparan dan terukur, capaian program berpotensi sulit dipastikan.

Kerja sama antara Rutan Kraksaan dan pemerintah daerah ini menjadi langkah awal, tetapi publik masih menunggu bukti nyata sejauh mana program pendidikan kesetaraan benar-benar mampu mengubah kualitas hidup warga binaan setelah bebas nanti.

(Agus Dwi)

Post Top Ad