 |
| Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menyerahkan keempat terduga pelaku transkasi obat keras ilegal kepada Polsek Cipayung. (Foto: Dok. Instagram @lanud_halim_perdanakusuma) |
JAKARTA, Saksimata.my.id - TNI Angkatan Udara melalui Satuan Polisi Militer (Satpom) Lanud Halim Perdanakusuma mengamankan empat terduga pelaku yang diduga terlibat dalam transaksi jual beli obat keras ilegal di kawasan Pondok Gede, Jakarta, Kamis (9/4).
Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi obat keras di lokasi yang berdekatan dengan Markas Satuan Rekonstruksi Angkatan Udara (Satrekonau). Lokasi yang berada di sekitar instalasi militer tersebut menjadi perhatian serius aparat karena dinilai rawan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
Penerangan Lanud Halim Perdanakusuma menjelaskan, petugas segera melakukan pengamatan dan pengintaian setelah menerima laporan warga.
“Personel kami langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi dan memantau aktivitas yang dicurigai,” demikian keterangan resmi yang disampaikan melalui media sosial, Sabtu (11/4).
Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 98 butir Tramadol dan 55 butir Eksimer yang diduga akan diedarkan secara ilegal. Pemeriksaan awal terhadap keempat terduga pelaku juga dilakukan di lokasi kejadian.
Pihak Lanud menegaskan bahwa hasil penyelidikan sementara tidak menemukan keterlibatan anggota TNI maupun TNI AU dalam kasus tersebut. Namun, kedekatan lokasi transaksi dengan fasilitas militer memunculkan pertanyaan terkait pengawasan wilayah di sekitar pangkalan.
Selanjutnya, keempat terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Cipayung pada Jumat (10/4) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dari sudut pandang investigatif, kasus ini menyoroti potensi celah pengawasan di area strategis yang seharusnya memiliki tingkat kontrol tinggi. Meskipun aparat bergerak cepat setelah laporan masyarakat, muncul dugaan bahwa aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung sebelum akhirnya terungkap.
Sebelumnya, dugaan praktik jual beli obat keras ini sempat viral di media sosial setelah sebuah video beredar pada Maret 2026. Dalam unggahan tersebut, terlihat aktivitas transaksi yang disebut-sebut terjadi di sekitar markas militer, memicu sorotan publik.
Menanggapi hal itu, TNI AU secara tegas membantah keterlibatan institusi maupun personelnya dalam aktivitas ilegal tersebut. TNI AU juga menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dan mendukung penegakan hukum terhadap peredaran obat keras tanpa izin.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk peredaran obat keras ilegal. Kami mendukung penuh langkah penegakan hukum demi melindungi masyarakat,” tegas pernyataan resmi TNI AU.
Meski demikian, publik menilai pengungkapan ini tidak cukup hanya berhenti pada penangkapan pelaku. Transparansi pengawasan wilayah serta langkah preventif dinilai menjadi kunci agar kasus serupa tidak kembali terjadi di area sensitif.
Pertanyaan yang tersisa, sejauh mana pengawasan internal mampu menutup celah aktivitas ilegal di sekitar fasilitas militer yang seharusnya steril dari praktik melanggar hukum. (Red)
