JAKARTA, Saksimata.my.id – TNI Angkatan Laut (TNI AL) mempercepat penyempurnaan doktrin Jalesveva Jayamahe sebagai pedoman utama pembinaan dan penggunaan kekuatan matra laut guna menjawab perubahan lingkungan strategis serta berkembangnya ancaman keamanan modern yang semakin kompleks.
Pembahasan penyempurnaan doktrin tersebut mengemuka dalam agenda Uji Naskah II Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe yang dibuka Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Edwin di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam forum tersebut, Wakasal menekankan pentingnya pembaruan doktrin sebagai landasan operasional yang mampu mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi, perubahan pola konflik global, serta berbagai bentuk ancaman yang tidak lagi bersifat konvensional.
Menurut Edwin, tantangan pertahanan saat ini tidak hanya berasal dari ancaman militer terbuka, tetapi juga berkembang ke bentuk ancaman nonmiliter dan hibrida yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional melalui berbagai sektor strategis.
“Doktrin Jalesveva Jayamahe harus mampu menjawab tantangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, termasuk ancaman nonmiliter, hibrida, dan perkembangan peperangan modern,” ujar Edwin sebagaimana disampaikan dalam keterangan Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Jumat (12/6).
Ancaman hibrida merupakan pola ancaman yang menggabungkan berbagai instrumen, mulai dari kekuatan militer, serangan siber, disinformasi, hingga tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi ketahanan suatu negara. Kondisi tersebut dinilai menuntut kesiapan institusi pertahanan untuk memiliki strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi global.
Karena itu, TNI AL menilai doktrin yang sedang disusun harus mampu menjadi pedoman yang relevan bagi pelaksanaan tugas di lapangan, sekaligus mendukung pembangunan kekuatan laut nasional sebagai negara kepulauan dan maritim.
“Penyusunan doktrin harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamika keamanan global, serta kebutuhan pertahanan negara sebagai negara kepulauan dan maritim,” kata Edwin.
Selain sebagai pedoman operasional, penyempurnaan doktrin juga diarahkan untuk memperkuat postur pertahanan laut nasional melalui peningkatan kemampuan daya tangkal, daya gentar, dan daya tindak armada TNI AL dalam menghadapi berbagai skenario ancaman.
“Doktrin yang disusun harus mampu mendukung terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang memiliki daya gentar, daya tangkal, dan daya tindak yang optimal,” tegasnya.
Dalam proses penyusunannya, TNI AL membuka ruang evaluasi dan masukan dari berbagai unsur perwira serta pemangku kepentingan internal guna memastikan doktrin yang dihasilkan memiliki dasar konseptual yang kuat, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan operasi modern.
Melalui penyempurnaan doktrin tersebut, TNI AL berharap dapat memperkuat kesiapan organisasi dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, mengamankan kepentingan nasional di perairan strategis, serta menghadapi berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang seiring perubahan lingkungan keamanan global.
(Red)
