 |
| Kemenhaj Janji Perbaiki Transparansi Rekrutmen Petugas Haji |
JAKARTA, Saksimata.my.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI berjanji membenahi sistem rekrutmen petugas haji menyusul derasnya kritik publik terhadap kualitas pelayanan jemaah di Tanah Suci. Transparansi dan akuntabilitas ditegaskan menjadi fokus utama perbaikan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pembaruan metode seleksi mutlak dilakukan agar petugas yang terpilih benar-benar berintegritas dan berorientasi pelayanan, bukan sekadar hasil penunjukan tanpa ukuran jelas.
Komitmen itu disampaikan Dahnil usai memberi pengarahan kepada 1.501 calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Ia mengakui proses rekrutmen sebelumnya masih menyimpan banyak celah, baik melalui jalur seleksi maupun penunjukan langsung. Keterbatasan waktu membuat pembenahan harus dilakukan cepat dan terukur.
“Kritik publik paling tinggi memang terkait petugas. Kami akui masih banyak kelemahan, terutama pada proses rekrutmen.
Karena itu, ke depan metodologinya harus dibenahi, terutama soal transparansi dan akuntabilitas,” tegas Dahnil.
Menurutnya, perubahan sistem rekrutmen diperlukan agar publik dapat menilai dan mengawasi secara terbuka kualitas petugas haji yang diberangkatkan. Penunjukan langsung pun, kata dia, harus memiliki dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Kemenhaj menyoroti praktik “nebeng haji” yang kerap mencoreng citra petugas. Dahnil menegaskan petugas harus sepenuhnya fokus melayani jemaah, bukan menempatkan diri sebagai peserta ibadah.
“Petugas itu bukan jemaah. Fokus mereka adalah pelayanan. Soal ibadah, sudah ada konsep fikih petugas haji agar tetap mendapatkan nilai ibadah tanpa mengganggu tugas,” jelasnya.
Untuk meningkatkan disiplin dan efektivitas kerja, Kemenhaj juga menambah jumlah petugas dari unsur TNI dan Polri menjadi 185 personel, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 80 personel.
Pelatihan petugas pun melibatkan Mabes TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan guna membangun pola komando yang tegas dan sistem command center yang solid.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan meminimalkan kekacauan dalam pelayanan jemaah, terutama dari daerah dengan jumlah besar.
“Kami ingin kedisiplinan, kekompakan, dan komando yang jelas. Karena pelayanan haji itu kerja tim besar yang harus terorkestrasi dengan baik,” pungkas Dahnil. (Red)
