Bunga Duka Kepung DPRD Sidoarjo, Ada Isu Dana Siluman

SIDOARJO, Saksimara.my.id - Puluhan karangan bunga bernada satir dan ucapan duka cita memenuhi halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/3/2026). Aksi tidak biasa ini dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo atau dikenal sebagai Laskar Jenggolo sebagai bentuk protes terbuka terhadap dugaan mandulnya fungsi legislatif serta isu aliran dana siluman yang menyeret nama organisasi mereka.

Karangan bunga yang berjajar di depan gedung wakil rakyat itu memuat pesan tajam. Di antaranya bertuliskan “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo” hingga “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.” Pesan tersebut menjadi simbol kritik keras terhadap kinerja lembaga legislatif yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi publik.

Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menegaskan aksi pengiriman karangan bunga merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap sikap DPRD yang dianggap pasif dalam menyikapi berbagai persoalan daerah.

Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi representasi suara rakyat, namun dalam praktiknya dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi publik. Ia menyebut simbol bunga duka cita sengaja dipilih untuk menggambarkan matinya nurani demokrasi di gedung dewan.

Situasi semakin memanas ketika Laskar Jenggolo menuntut klarifikasi terkait rumor beredarnya dana sebesar Rp60 juta yang disebut-sebut diberikan kepada sejumlah ketua organisasi. Isu tersebut beredar luas dan diduga diarahkan untuk melemahkan gerakan kontrol sosial yang selama ini kritis terhadap kebijakan daerah.

Dalam informasi yang beredar, isu dana itu menyeret inisial SP yang disebut sebagai oknum anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Dugaan tersebut memicu reaksi keras sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi.

Sejumlah organisasi besar seperti Madas Nusantara, LSM LIRA, Grib Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI hingga FPPI menyatakan sikap bersama menolak tudingan tersebut dan mendesak agar pihak yang menyebarkan isu membuka bukti secara transparan kepada publik.

Selain polemik dana siluman, Laskar Jenggolo juga menyoroti sikap DPRD yang dinilai tidak tegas menyikapi konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Aliansi menilai lembaga legislatif terlihat pasif, padahal konflik internal di tubuh eksekutif tersebut dinilai mulai berdampak pada jalannya pelayanan publik.

Aliansi mencurigai isu dana Rp60 juta sengaja dimunculkan sebagai upaya membungkam kritik melalui pendekatan transaksional. Jika benar ada keterlibatan oknum anggota dewan dalam manuver tersebut, mereka menilai hal itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.

Hingga laporan ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari DPRD Sidoarjo terkait tudingan yang berkembang. Publik kini menunggu sikap terbuka lembaga legislatif untuk menjelaskan kebenaran isu tersebut, mengingat jika terbukti memiliki dasar kuat, perkara ini berpotensi menyeret persoalan etik hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Laskar Jenggolo menyatakan akan terus mengawal polemik ini sampai fakta sebenarnya terungkap ke publik dan menuntut transparansi penuh dari seluruh pihak yang terkait.(ANR)