Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito usai MoU dan PKS BPJS Kesehatan, dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, BGN, dan Perencanaan Pengembangan Kemnaker RI, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
JAKARTA, Sasimata.my.id - BPJS Kesehatan mempercepat ekspansi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan menambah armada kapal rumah sakit, termasuk menggandeng kapal milik TNI Angkatan Laut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengoperasikan tiga kapal rumah sakit hasil kerja sama dengan berbagai pihak, yakni Ksatria Airlangga dan Rumah Sakit Apung (RSA) dr. Lie Dharmawan.
Namun, langkah itu dinilai belum cukup. BPJS Kesehatan kini menyiapkan penambahan kapal melalui kolaborasi strategis dengan TNI, menyusul arahan langsung dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Dr Muhammad Ali.
“Penambahan kapal dari Angkatan Laut menjadi bagian penting untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan,” ujar Pujo di Kantor BPJS Kesehatan, Selasa (7/4/2026).
Program kapal rumah sakit ini masuk dalam agenda prioritas Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Dalam upaya percepatan, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin guna membahas skema operasional dan dukungan lintas sektor.
Target ambisius pun dipasang. BPJS Kesehatan menyiapkan operasional tambahan kapal rumah sakit dalam waktu tiga bulan ke depan, dengan fokus utama menjangkau daerah 3T yang selama ini minim fasilitas kesehatan.
Pujo mengakui ketimpangan layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah terpencil. Kehadiran kapal rumah sakit diharapkan menjadi solusi taktis untuk menutup kesenjangan tersebut.
“Layanan kesehatan yang selama ini belum menjangkau daerah tertinggal harus bisa hadir melalui kapal rumah sakit,” tegasnya.
Kolaborasi BPJS Kesehatan dengan Kemhan dan TNI dinilai sebagai langkah strategis, namun efektivitasnya akan diuji pada realisasi di lapangan, terutama dalam memastikan akses layanan benar-benar merata hingga ke wilayah paling terpencil.
(Red)
