 |
| Pemerintah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dirangkai dengan halal bihalal, Jumat (17/4/2026). Forum ini tak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga membuka persoalan mendasar, terutama terkait pengelolaan sampah dan keterbatasan anggaran pelayanan publik. |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id - Pemerintah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dirangkai dengan halal bihalal, Jumat (17/4/2026). Forum ini tak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga membuka persoalan mendasar, terutama terkait pengelolaan sampah dan keterbatasan anggaran pelayanan publik.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kelurahan Sidomukti itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai Ketua RT/RW, kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga pengurus Koperasi Kelurahan. Hadir pula jajaran pemerintah kecamatan, perwakilan Koramil, serta pemangku kepentingan program sosial seperti SPPG, TKSK, dan pendamping PKH.
Dalam forum tersebut, sejumlah program lintas sektor dipaparkan. Namun, fokus utama mengerucut pada persoalan sampah yang dinilai semakin mendesak dan belum tertangani secara sistematis di tingkat kelurahan.
Lurah Sidomukti, Supardi, menegaskan musyawarah ini harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar diskusi normatif. Ia mendorong percepatan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) khusus pengelolaan sampah sebagai ujung tombak penanganan di tingkat lokal.
Menurutnya, ketergantungan pada Dinas Lingkungan Hidup dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terus berulang. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif warga dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui pengolahan limbah yang bernilai jual.
“Jika tidak ada langkah konkret, persoalan sampah akan terus menjadi beban lingkungan. Padahal, jika dikelola serius, sampah bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kecamatan Kraksaan, Budi Setiyo Nugroho, mengakui adanya kendala anggaran yang berdampak pada pelayanan, termasuk keterlambatan pencairan honor RT dan RW. Ia menyebut proses pencairan masih bergantung pada mekanisme anggaran yang baru berjalan pada April hingga Mei.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola keuangan daerah yang berimbas langsung pada kinerja aparatur di tingkat bawah. Meski demikian, pihak kecamatan tetap mendorong optimalisasi pelayanan di tengah keterbatasan.
Budi juga menilai kegiatan Muskel yang dipadukan dengan halal bihalal sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Namun tanpa komitmen nyata dan dukungan anggaran yang memadai, upaya penanganan sampah berpotensi berjalan lambat.
Forum ini menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan masih membutuhkan perhatian serius dan langkah terintegrasi agar tidak menjadi masalah berulang di kemudian hari. (Ma'at S)
