 |
| Home Humaniora SBY: PBB Harusnya Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara Felldy Asyla Utama Minggu, 05 April 2026 - 15:33 WIB views: 249 Mantan Presiden SBY menilai PBB dalam hal ini UNIFIL seharusnya menghentikan penugasannya di medan perang yang masih membara, seperti yang terjadi di Libanon. |
JAKARTA, Saksimata.my.id - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menghentikan atau memindahkan penugasan pasukan perdamaian UNIFIL dari wilayah konflik aktif di Lebanon. Desakan ini muncul menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai peacekeeper dalam beberapa hari terakhir.
SBY menilai, mandat pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dirancang untuk berada di medan perang terbuka. Ia menegaskan bahwa misi UNIFIL berada dalam kerangka Chapter VI Piagam PBB, yakni menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan melakukan penegakan perdamaian (peacemaking) yang bersifat ofensif.
“Pasukan peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat tempur. Mereka seharusnya berada di zona aman, bukan di wilayah pertempuran,” ujarnya melalui pernyataan tertulis, Minggu (5/4/2026).
Menurut SBY, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan pergeseran signifikan, di mana pasukan perdamaian yang semula ditempatkan di wilayah “Blue Line” kini berada dalam zona konflik aktif antara Israel dan Hizbullah. Ia bahkan menyebut adanya pergerakan pasukan Israel sejauh 7 kilometer dari garis tersebut, yang memperparah situasi keamanan.
Situasi ini dinilai sangat berisiko bagi pasukan perdamaian, termasuk Kontingen Garuda XXIII/S dari Indonesia. Tanpa perlindungan dan mandat tempur yang memadai, keberadaan mereka di wilayah konflik berpotensi menimbulkan korban jiwa lebih lanjut.
SBY mendesak PBB di New York segera mengambil langkah tegas, baik dengan menghentikan penugasan UNIFIL sementara waktu maupun memindahkan pasukan ke wilayah yang lebih aman. Ia juga meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang untuk merespons situasi tersebut.
“PBB tidak boleh menggunakan standar ganda dalam menangani konflik dan keselamatan personelnya,” tegasnya.
Ia mengingatkan pengalaman masa lalu saat menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000 terkait insiden di Atambua, NTT, yang menewaskan petugas kemanusiaan PBB. Menurutnya, langkah cepat dan tegas sangat diperlukan untuk mencegah tragedi serupa terulang.
Pernyataan SBY ini menambah tekanan terhadap PBB di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan, sekaligus mempertanyakan efektivitas dan keamanan misi perdamaian yang dijalankan di wilayah yang masih dilanda peperangan aktif.
(Red)
