PROBOLINGGO, Saksimata.my.id – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pembinaan penatausahaan keuangan bagi pejabat pengelola keuangan daerah tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (18/6/2026).
Pembinaan diikuti sebanyak 162 peserta yang terdiri atas kepala subbagian keuangan atau pejabat yang membidangi, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, serta operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi dari perwakilan Bank Mandiri Pusat Cabang Surabaya, Bank Jatim Cabang Kraksaan, serta BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Mukson, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani, serta perwakilan Bank Jatim dan Bank Mandiri.
Pada kesempatan itu, BPPKAD juga memberikan penghargaan kepada operator, bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan menyamakan pemahaman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan, mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memantau realisasi anggaran, serta mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari transformasi digital.
Menurut Kristiana, hingga 17 Juni 2026 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp927.898.454.998,97 atau 39,88 persen dari target Rp2.326.281.747.957,00. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp925.994.006.851,75 atau 38,61 persen dari total anggaran Rp2.398.281.747.957,00.
Ia juga menyampaikan nilai transaksi menggunakan KKPD hingga 30 Mei 2026 mencapai Rp796.184.454,00. Adapun posisi kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 17 Juni 2026 sebesar Rp175.169.038.242,28 yang terdiri atas deposito senilai Rp100 miliar dan saldo kas daerah sebesar Rp75.169.038.242,28.
Selain memaparkan capaian keuangan daerah, BPPKAD memperkenalkan inovasi layanan digital Loket SAE yang mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen keuangan daerah secara elektronik. Melalui sistem tersebut, proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dipantau secara waktu nyata (real time) guna meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pelayanan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan daerah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 13 kali berturut-turut.
Menurut Ugas, tantangan tata kelola keuangan daerah semakin kompleks seiring perkembangan regulasi dan sistem digital yang terintegrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan harus terus diperkuat agar kualitas tata kelola pemerintahan tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan bendahara maupun operator perangkat daerah untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran dan koordinasi sehingga target mempertahankan opini WTP pada tahun berikutnya dapat kembali dicapai.
(Ma'at Supriyadi)
