 |
| Prototipe Anoa 3 APC 6x6 PT Pindad di Pameran Indo Defence |
JAKARTA, Saksimata.my.id – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian industri pertahanan sebagai agenda strategis nasional. Arah kebijakan ini mulai menunjukkan hasil nyata, terutama pada pengadaan alutsista dan suku cadang yang tak lagi bergantung pada impor.
Meski kemandirian penuh masih menghadapi tantangan struktural, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan pada kategori alutsista yang teknologi dan proses produksinya sudah dikuasai industri dalam negeri. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri dari produksi nasional.
“Pengadaan tanpa impor dimulai dari alutsista yang teknologinya sudah kita kuasai penuh, seperti senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis Maung maupun Anoa. Mayoritas sudah buatan dalam negeri,” ujar pengamat intelijen Ridlwan Habib.
Sektor senjata ringan menjadi contoh paling konkret. PT Pindad (Persero) telah memproduksi pistol dan senapan serbu seri SS yang kini menjadi standar TNI dan Polri. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan Kementerian Pertahanan dan Polri secara tegas mengutamakan produk dalam negeri selama spesifikasi terpenuhi.
Dampaknya, impor pistol dan senapan serbu praktis dihentikan. Pada sektor munisi kaliber kecil (5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm), Pindad meningkatkan kapasitas produksi dari 225 juta butir per tahun menjadi sekitar 400 juta butir pada 2020, dan ditargetkan menembus 600 juta butir per tahun melalui modernisasi pabrik.
“Kemandirian suku cadang juga sudah jauh lebih baik. Banyak komponen pesawat, kapal, dan kendaraan tempur kini diproduksi di dalam negeri. Kita tidak mau lagi alat tempur lumpuh hanya karena menunggu baut atau komponen kecil dari luar negeri,” tegas Ridlwan.
Produksi lokal suku cadang terus diperluas, meski tantangan masih tersisa pada komponen kritis seperti mesin jet dan sensor elektronik berteknologi tinggi. Pemerintah kini menerapkan kebijakan wajib kerja sama dan pendirian fasilitas produksi lokal bagi setiap impor komponen strategis.
“Targetnya bukan sekadar beli barang, tapi menguasai rantai pasok. Kita membangun ekosistem agar pertahanan nasional tidak bisa dilemahkan lewat embargo suku cadang,” ujarnya.
Penguatan ekosistem ini ditopang sinergi BUMN dan industri swasta nasional. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), misalnya, telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata, amunisi, serta suku cadang presisi pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Pabriknya di Bandung kini menjadi bagian penting rantai pasok pertahanan nasional.
Selain itu, PT RepublikDefensindo aktif memproduksi kendaraan militer khusus, sementara PT Sapta Inti Perkasa sejak 2024 mengoperasikan pabrik amunisi swasta di Malang dengan kapasitas awal 100 juta butir per tahun per kaliber, yang ditargetkan meningkat hingga 500 juta butir per tahun.
Langkah ini krusial mengingat kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 5 miliar butir amunisi per tahun. Kehadiran industri swasta diharapkan menutup celah produksi dan menghapus ketergantungan impor secara bertahap.
Secara keseluruhan, Indonesia kini memasuki fase baru industri pertahanan. Senjata ringan, munisi, dan berbagai suku cadang strategis telah diproduksi 100 persen di dalam negeri. Lebih dari sekadar efisiensi anggaran, capaian ini menandai lahirnya kedaulatan rantai pasok pertahanan sebagai fondasi ketahanan nasional jangka panjang. (Red)
