 |
| BEBER ANGGARAN: pemaparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di kantor bupati Probilinggo, Rabu (7/1). |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai mematangkan arah kebijakan fiskal tahun 2026 dengan menekankan efisiensi, adaptivitas, serta keselarasan dengan tema pembangunan daerah. Hal itu tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 sebelum perubahan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, menyampaikan bahwa total penerimaan daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp 2,406 triliun, seimbang dengan total belanja daerah.
“Postur RAPBD 2026 kami susun dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Pendapatan dan belanja dibuat berimbang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah,” ujar Kristiana.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 446,03 miliar pada 2026. Angka tersebut meningkat Rp 41,96 miliar atau 10,38 persen dibandingkan tahun 2025.
Kenaikan PAD terutama ditopang oleh peningkatan retribusi daerah yang tumbuh 16,12 persen serta pajak daerah sebesar 3,03 persen.
“Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi fokus utama, disertai perbaikan pengelolaan aset dan pelayanan publik agar kontribusi PAD semakin kuat,” jelasnya.
Sementara itu, pendapatan transfer pada 2026 tercatat sebesar Rp 1,88 triliun atau turun 8,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat.
“Penurunan transfer pusat menjadi tantangan, sehingga kemandirian fiskal melalui penguatan PAD harus terus ditingkatkan,” tegas Kristiana.
Dari sisi belanja, total belanja daerah 2026 ditetapkan Rp 2,406 triliun, turun 7,13 persen dibandingkan 2025. Belanja operasi masih mendominasi dengan nilai Rp 1,782 triliun, meski mengalami penurunan 3,93 persen.
Penurunan signifikan terjadi pada belanja pegawai yang turun 12,21 persen. Namun, belanja barang dan jasa justru meningkat 10,84 persen menjadi Rp 703,84 miliar guna mendukung layanan publik dan program prioritas.
“Kami melakukan penyesuaian belanja pegawai agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya.
Belanja modal 2026 direncanakan sebesar Rp 147,57 miliar atau turun 32,07 persen, terutama pada belanja gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Meski demikian, pemerintah menegaskan fokus tetap pada kualitas dan dampak pembangunan.
RAPBD 2026 disusun sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Probolinggo, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan kawasan strategis, infrastruktur berkelanjutan, dan peningkatan produksi pangan.
Empat prioritas utama pembangunan meliputi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian masyarakat miskin, serta peningkatan ketahanan daerah.
“Anggaran 2026 kami dorong benar-benar menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar rutinitas belanja,” pungkas Kristiana. (Red)
