 |
| PDI Perjuangan juga menetapkan aturan disiplin yang ketat bagi para kadernya yang duduk di eksekutif maupun legislatif |
ACEH, Saksimata.my.id – PDI Perjuangan menegaskan komitmennya membangun tata kelola partai yang bersih dengan meluncurkan gerakan pencegahan korupsi internal bertajuk “JATI DIRI Soekarno”. Komitmen tersebut dibacakan dalam rekomendasi eksternal penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham menyampaikan, “JATI DIRI Soekarno” merupakan gerakan kaderisasi antikorupsi yang berakar pada nilai nasionalisme, anti penyalahgunaan wewenang, serta ideologi Bung Karno. JATI DIRI merupakan singkatan dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia.
“Kaderisasi partai akan memperkuat nilai-nilai antikorupsi melalui gerakan JATI DIRI Soekarno,” ujar Jamaluddin.
Ia menegaskan, Rakernas I PDIP berkomitmen membangun sistem pencegahan korupsi dan good governance di internal partai. Program tersebut meliputi pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader—terutama pejabat publik—pembangunan sistem anti politik uang, penguatan akuntabilitas dana politik, serta rekrutmen politik yang transparan dan objektif.
Selain itu, PDIP menetapkan aturan disiplin ketat bagi kader yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif. Partai melarang keras penyalahgunaan wewenang dan menegaskan setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Dalam Rakernas tersebut, PDIP juga menyatakan sikap politik terkait penyelamatan lingkungan. Jamaluddin menegaskan upaya mencegah bencana ekologis menjadi prioritas utama partai demi keselamatan rakyat dan masa depan bangsa.
“Merawat Pertiwi bukan sekadar slogan, tetapi sikap ideologis dan garis perjuangan partai,” tegasnya.
Berpijak pada Pancasila dan ajaran Trisakti Bung Karno, PDIP memandang manusia dan alam sebagai satu kesatuan. Pembangunan yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup rakyat, dan mengorbankan generasi mendatang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi.
Dalam rekomendasinya, PDIP mendesak pemerintah memperkuat manajemen penanggulangan bencana melalui mitigasi berbasis teknologi terintegrasi, sinergi kelembagaan, kesiapsiagaan, dan penanganan pascabencana sebagai wujud kehadiran negara.
Rakernas I PDIP juga menyoroti krisis iklim global akibat pemanasan bumi yang memicu cuaca ekstrem, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, krisis pangan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.
Menyadari penggunaan energi fosil sebagai penyebab utama krisis iklim, PDIP merekomendasikan pemerintah menjalankan komitmen penurunan emisi secara konsisten dan terukur sesuai kesepakatan internasional, termasuk Protokol Kyoto, Persetujuan Paris, Fakta Iklim Glasgow, dan Fakta Iklim Dubai.
“Ketidakseriusan menjalankan komitmen itu akan memperparah pemanasan global dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia,” pungkas Jamaluddin. (Red)
