 |
| Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, didampingi Wabup Dirham Akbar Aksara, saat halal bihalal bersama ASN di lingkungan Pemkab Lamongan. |
LAMONGAN, Saksimata.my.id - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan kesiapan menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi, di tengah pertanyaan soal efektivitas langkah tersebut dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut kebijakan ini merupakan respons atas tekanan krisis energi global yang dipicu konflik internasional. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Pernyataan kesiapan ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat. Meski demikian, belum adanya skema operasional yang jelas berpotensi menimbulkan ketidaksiapan dalam implementasi, terutama dalam menjaga produktivitas ASN dan kualitas layanan publik.
Di sisi lain, aktivitas pelayanan publik di Lamongan masih berjalan normal pasca libur Lebaran. Mal Pelayanan Publik tetap dipadati masyarakat yang mengurus berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari perizinan hingga dokumen kependudukan.
Kepala DPMPTSP Lamongan, Dina Ariyani, memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengganggu standar pelayanan minimal. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan pola kerja kerap memunculkan kendala koordinasi dan keterlambatan layanan jika tidak diimbangi sistem digital yang memadai.
Kebijakan WFH yang ditujukan untuk efisiensi BBM juga memunculkan pertanyaan mendasar terkait besaran dampak riil yang dapat dihasilkan di tingkat daerah, terutama jika mobilitas ASN hanya sebagian kecil dari total konsumsi energi.
Tanpa perencanaan matang, evaluasi berbasis data, serta kesiapan infrastruktur pendukung, kebijakan ini berisiko menjadi langkah simbolis yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi secara keseluruhan.
(Red)
