PAMEKASAN, Saksimata.my.id - DPRD Kabupaten Pamekasan menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus berkomitmen meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, saat menerima perwakilan massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Pamekasan, Jalan Kabupaten Nomor 107, Kamis (2/7/2026).
Menurut Ali Masykur, Program MBG merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di lingkungan sekolah. Program tersebut juga diharapkan berkontribusi dalam upaya menekan angka malnutrisi dan stunting.
"DPRD Kabupaten Pamekasan mendukung pelaksanaan Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada DPR RI dan Presiden sebagai bahan pertimbangan," ujar Ali Masykur.
Ia menegaskan DPRD berkomitmen menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. Berbagai masukan yang disampaikan peserta aksi akan menjadi bagian dari komunikasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik.
Selain mendukung keberlanjutan program, DPRD berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ali Masykur juga menilai berbagai masukan dari masyarakat penting sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, khususnya dalam aspek pelaksanaan di lapangan agar program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri atas mitra, relawan, dan simpatisan Program MBG menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program seraya meminta pemerintah melakukan sejumlah perbaikan dalam tata kelola pelaksanaannya.
Massa juga mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi antara pemerintah dan para mitra pelaksana. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan agar distribusi manfaat program dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, peserta aksi meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan Program MBG, termasuk penguatan koordinasi dengan para mitra di lapangan. Mereka berharap berbagai kendala yang muncul selama implementasi program dapat ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur.
Hingga berita ini ditulis, DPRD Pamekasan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang diterima melalui jalur kelembagaan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, pelaksanaan Program MBG tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya berada di bawah kewenangan instansi terkait serta terbuka untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Red)
