 |
| Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menerima kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V TNI AL, Senin (26/1/2026), di Rumah Jabatan Wali Kota. Pertemuan ini menegaskan penguatan sinergi Pemkot Probolinggo dan TNI AL dalam pembangunan daerah, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. |
PROBOLINGGO, Saksimata.my.id — Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menerima kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V TNI AL, Senin (26/1/2026), di Rumah Jabatan Wali Kota. Pertemuan ini menegaskan penguatan sinergi Pemkot Probolinggo dan TNI AL dalam pembangunan daerah, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Wali Kota Aminuddin menyambut positif kunjungan tersebut sebagai langkah konkret kolaborasi lintas instansi. Ia membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai perikanan, pelabuhan, hingga ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas kedelai untuk menopang industri tempe lokal.
“Kami siap berkolaborasi dan bahkan menjadi pilot project nasional untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Komandan Kodaeral V TNI AL Laksda TNI Ali Triswanto menegaskan kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden RI untuk mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional.
“TNI AL siap bersinergi, khususnya pada sektor perikanan, komoditas kedelai, program sosial, hingga pembangunan infrastruktur wilayah pesisir,” ujarnya. Ia juga menawarkan dukungan renovasi rumah tidak layak huni bagi nelayan serta penguatan keamanan pantai.
Dalam diskusi, Penjabat Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menyoroti potensi wisata bahari yang perlu ditopang peningkatan standar keselamatan pelabuhan, termasuk penyediaan ambulans laut guna menjamin keamanan wisatawan, khususnya kapal pesiar asing.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Fitriawati mengungkap persoalan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan oleh nelayan luar daerah serta keterbatasan pemanfaatan aset pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan provinsi.
Ketua TP PKK Kota Probolinggo dr. Evariani Aminuddin turut menyuarakan kegelisahan daerah terkait keterbatasan kewenangan dalam penataan infrastruktur strategis, seperti pintu keluar tol dan kawasan pelabuhan.
“Kami menanggung dampak lingkungan, seperti banjir, namun kewenangan teknis berada di provinsi atau pusat. Kami berharap ada jembatan koordinasi agar persoalan daerah tidak berlarut,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadister Kodaeral V Kolonel Laut (T) Bagus Arianto menegaskan komitmen TNI AL dalam pengawasan aktivitas penangkapan ikan ilegal.
“Kami akan mendalami informasi penggunaan alat tangkap Sibolga. Jika diperlukan, unsur patroli akan dikerahkan untuk melindungi nelayan lokal dan menjaga wilayah perairan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen bersama Pemkot Probolinggo dan TNI AL untuk membangun kolaborasi nyata demi penguatan ekonomi pesisir, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah berkelanjutan.(Fahrul Mozza)
