Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem logistik nasional, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya. Langkah ini juga dinilai strategis untuk menjaga kelancaran arus barang di salah satu pintu perdagangan utama Indonesia.
Kunjungan kerja dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kemenko Infrastruktur, Balkis Kusumawati. Rombongan meninjau kesiapan fasilitas pelabuhan sekaligus melihat integrasi layanan kereta api dengan Terminal Petikemas Surabaya.
Dalam kunjungan tersebut, pihak TPS memaparkan pengembangan layanan multimoda yang menghubungkan transportasi laut dan kereta api. Integrasi antarmoda diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta membantu mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan angkutan barang di jalan raya.
Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Ali Sodikin, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pengembangan konektivitas dan efisiensi logistik di kawasan pelabuhan.
Menurut Ali, penguatan konektivitas antarmoda, termasuk integrasi layanan kereta api dengan pelabuhan, merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing logistik Indonesia.
“Sebagai bagian dari ekosistem Pelabuhan Tanjung Perak, TPS siap mendukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem logistik yang semakin terintegrasi, andal, dan berkelanjutan,” ujar Ali.
Ia menambahkan, penguatan sistem logistik nasional membutuhkan sinergi antara regulator, operator pelabuhan, operator terminal, penyedia jasa transportasi, dan seluruh pelaku rantai pasok. Konektivitas melalui jalan raya maupun kereta api perlu terus dikembangkan untuk mendukung distribusi barang dari dan menuju berbagai wilayah di Indonesia.
Zero ODOL 2027 Jadi Tantangan Penataan Angkutan Barang
Selain konektivitas kereta api, kesiapan menghadapi kebijakan Zero ODOL 2027 menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan sistem transportasi dan logistik nasional.
Kebijakan Zero ODOL diarahkan untuk mengendalikan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan. Pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung keselamatan lalu lintas, menjaga kondisi infrastruktur jalan, serta mendorong sistem distribusi yang lebih tertib dan efisien.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan lintas sektor, termasuk infrastruktur pendukung, pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan ketersediaan alternatif angkutan barang yang memadai.
Pengembangan konektivitas kereta api dengan pelabuhan berpotensi menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kapasitas distribusi barang sekaligus mengoptimalkan penggunaan berbagai moda transportasi.
Melalui kolaborasi pemerintah, Pelindo Group, operator terminal, dan pemangku kepentingan lainnya, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan semakin siap menjadi simpul logistik yang terintegrasi dan efisien.
Penguatan konektivitas tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendukung implementasi Zero ODOL 2027, menekan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.
Ke depan, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada realisasi integrasi antarmoda, kesiapan fasilitas pendukung, serta konsistensi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
(Red)
