Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menegaskan pemerintah daerah akan memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pihak perusahaan. Pemkab menyatakan mendukung investasi, tetapi menekankan bahwa kepentingan investor harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita pro investasi, mendukung iya. Tapi etika, aturan, norma, standar perilaku itu juga harus dijunjung tinggi,” tegas Sigit, Senin (26/10/2026).
Sosialisasi dan Kompensasi Jadi Sorotan
Persoalan yang disuarakan warga tidak hanya berkaitan dengan akses menuju lokasi pembangunan. Masyarakat juga meminta adanya komunikasi yang jelas dengan perusahaan, termasuk penjelasan mengenai kompensasi atas dampak yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung.
Menurut Sigit, masuknya investasi perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar proyek. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mempertemukan kedua pihak agar persoalan dapat dibicarakan secara terbuka dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia menyatakan telah mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera memfasilitasi dialog dan sosialisasi yang melibatkan warga serta perusahaan.
“Pasti semua permasalahan ada solusi ketika kita pecahkan bersama. Secara otomatis dari Pemkab Madiun akan mendukung masyarakat untuk melakukan dialog ini, karena apa pun pemerintah hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Warga Keluhkan Debu, Getaran, dan Rumah Retak
Sebelumnya, puluhan warga Desa Bagi menutup akses menuju lokasi pembangunan pabrik sepatu. Aksi tersebut dipicu dugaan tidak adanya sosialisasi memadai dari pihak perusahaan, meskipun kegiatan pembangunan disebut telah berlangsung sekitar empat bulan.
Situasi semakin memanas setelah aktivitas proyek mulai menimbulkan keluhan terkait debu dan getaran. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami keretakan yang diduga berkaitan dengan pekerjaan pemasangan tiang pancang.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan kawasan industri tidak hanya menyangkut kepentingan investasi, tetapi juga potensi dampak terhadap keselamatan bangunan, kenyamanan lingkungan, dan aktivitas sehari-hari warga.
Meski demikian, penyebab keretakan rumah serta tingkat dampak pembangunan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis yang objektif. Keterangan warga, dokumentasi kondisi bangunan, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang dapat menjadi dasar untuk menilai persoalan tersebut secara proporsional.
Investasi Perlu Diimbangi Tanggung Jawab Sosial
Sigit menilai masyarakat pada dasarnya relatif terbuka dan menyetujui pembangunan pabrik sepatu tersebut. Ia meyakini investasi berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, meskipun dampak negatif yang muncul selama proses pembangunan tetap harus diperhatikan.
Pemkab Madiun berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan mencari solusi bersama agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan warga.
Dalam konteks ini, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari kelancaran pembangunan atau besarnya kegiatan ekonomi. Keterbukaan informasi, penanganan keluhan, kejelasan tanggung jawab atas dampak proyek, serta tindak lanjut terhadap kerusakan yang dilaporkan warga juga menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
Dialog yang akan difasilitasi pemerintah daerah diharapkan menghasilkan kesepahaman konkret, termasuk mekanisme penanganan keluhan dan langkah penyelesaian apabila ditemukan kerugian yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan.
Hingga informasi dalam pemberitaan sumber tersebut diterbitkan, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan teknis atas rumah warga yang dilaporkan retak maupun kesepakatan final mengenai kompensasi. Karena itu, tindak lanjut pemerintah daerah dan penjelasan dari pihak perusahaan menjadi penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat.
(Red)
